Latar belakang terjadinya peristiwa Madiun atau PKI adalah kekecewaan akibat hasil Perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda, serta rasionalisasi jumlah prajurit TNI.
Cara yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi adalah dengan mengirim Divisi Siliwangi yang dipimpin Abdul Haris Nasution Pemberontakan PKI di Madiun meletus pada 18 September 1948.
Pemberontakan ini diakibatkan kekecewaan terhadap hasil Perjanjian Renville yang disepakati pada 17 Januari 1948.
Perjanjian ini dianggap merugikan Indonesia, karena perjanjian ini membuat dikuasainya banyak wilayah oleh Belanda.
Selain itu, PKI juga menolak rasionalisasi jumlah prajurit TNI, karena dapat mengurangi jumlah kader PKI di TNI.
Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Front Demokrasi Rakyat (FDR).
FDR dibentuk pada tanggal 28 Juni 1948, oleh Musso dan mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin.
Sebelumnya, Amir Syarifuddin adalah Perdana Menteri Indonesia pada periode 3 Juli 1947 – 29 Januari 1948, namun pemerintahanya jatuh setelah penandatanganan Perjanjian Renville dengan Belanda yang sangat merugikan Indonesia ini.
Amir Syarifuddin lalu pindah ke Yogyakarta, dan membentuk FDR sebagai persatuan partai beraliran kiri (termasuk Partai Komunis Indonesia).
FDR ini kemudian terlibat dalam pemberontakan melawan pemerintah di Madiun.
Para pemberontak merebut kendali atas kota Madiun dan membunuh pejabat yang setia pada pemerintah Indonesia. Mereka kemudian mendirikan Pemerintah Front National Daerah Madiun.
Pemberontakan PKI di Madiun setelah pmerintah mengirimkan pasukan TNI (Divisi Siliwangi) dibawah pimpinan Abdul Haris Nasution.
Pembrontakan berhasil ditumpas dan para pemimpinnya, yaitu Musso dan Amir Syamsuddin, ditangkap dan dieksekusi.